Millenium Development Goals (MDGs) tenggat waktu pencapaiannya tidak lama lagi. Pada tahun 2015, diharapkan delapan MDGs bisa tercapai dengan baik. Sebagaimana telah kita ketahui, kedelapan tujuan pembangunan millenium tersebut adalah: memberantas kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendukung kesetaraan gender dan memberdayakannya, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.
Namun, ada sedikit keraguan bila melihat realitas yang ada. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan target Millenium Develpoment Goals (MDGs) dinilai masih rendah, sehingga indikatornya sulit tercapai. Kenyataan itu terlihat dari masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk meningkatkan pembangunan kesehatan
“Sasaran MDGs 2015 sulit dicapai jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah. Baru sebagian kecil daerah yang mau mengalokasikan APBD nya untuk pembangunan kesehatan,” kata Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Arum Atmawikarta, pada acara Orientasi Tujuan Pembangunan MDGs bagi wartawan di Hotel Santika Jakarta, Kamis (25/3).
Ia menjelaskan, kesehatan merupakan jantungnya pencapaian MDGs, karena lima dari delapan tujuan MDGs ada pada bidang kesehatan. Selain itu, tujuan MDGs kesehatan juga berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan dan kemitraan.
Menurutnya, program yang terkait dengan MDGs dapat terlaksana dengan baik jika ada program yang terdokumentasi pada perencanaan dan anggaran daerah, sehingga mudah dalam menjalankan program-programnya, misalnya isu-isu kesehatan diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan bentuk kegiatan dan indikator yang jelas.
“Sasaran dalam strategi percepatan pencapaian MDGs kesehatan difokuskan pada balita, ibu hamil dan penduduk dengan akses pelayanan kesehatannya yang rendah dan pada kondisi geografis yang sulit,” kata Arum.
Sementara Ketua The Institute For Ecosoc Right, Sri Palupi, di tempat yang sama mengatakan, anggaran untuk akses pelayanan kesehatan dasar di daerah kecil bahkan belum menjadi prioritas hampir di rata-rata kabupaten/kota. Alokasi anggaaran selama ini banyak pada pembangunan infrastruktur dan birokrasi saja, sementara untuk hak dasar masyarakat relatif sangat kecil atau bahkan belum ada.
Menurutnya, berdasarkan riset yang dilakukannya sepanjang 2008, hanya 40 persen pemerintah daerah yang sudah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan pencapaian MDGs. Pemerintah pusat, katanya, harus mengatur secara tegas program-program yang harus dilaksanakan di daerah sesuai dengan basis permasalahan yang ada di daerah tersebut, misalnya dalam mengatasi persoalan gizi.
“Persoalan kesehatan, misalnya dalam pemenuhan gizi, belum menjadi prioritas di daerah. Pemerintah semestinya lebih serius dan fokus pada daerah-daerah yang memerlukan penanganan serius,” kata Palupi.
Ia mengungkapkan, penanganan persoalan kesehatan di daerah belum berbasis pada hak masyarakat, padahal yang sangat diperlukan masyarakat di daerah adalah akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.
“Akses pelayanan kesehatan dasar di daerah lemah, untuk itu, guna meningkatkan komitmen tersebut, basis permasalahan di daerah harus tegas dan jelas diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ada delapan target pencapaian MDGs, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan menurunkan jumlah kematian anak.
Namun, ada sedikit keraguan bila melihat realitas yang ada. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan target Millenium Develpoment Goals (MDGs) dinilai masih rendah, sehingga indikatornya sulit tercapai. Kenyataan itu terlihat dari masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk meningkatkan pembangunan kesehatan
“Sasaran MDGs 2015 sulit dicapai jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah. Baru sebagian kecil daerah yang mau mengalokasikan APBD nya untuk pembangunan kesehatan,” kata Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Arum Atmawikarta, pada acara Orientasi Tujuan Pembangunan MDGs bagi wartawan di Hotel Santika Jakarta, Kamis (25/3).
Ia menjelaskan, kesehatan merupakan jantungnya pencapaian MDGs, karena lima dari delapan tujuan MDGs ada pada bidang kesehatan. Selain itu, tujuan MDGs kesehatan juga berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan dan kemitraan.
Menurutnya, program yang terkait dengan MDGs dapat terlaksana dengan baik jika ada program yang terdokumentasi pada perencanaan dan anggaran daerah, sehingga mudah dalam menjalankan program-programnya, misalnya isu-isu kesehatan diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan bentuk kegiatan dan indikator yang jelas.
“Sasaran dalam strategi percepatan pencapaian MDGs kesehatan difokuskan pada balita, ibu hamil dan penduduk dengan akses pelayanan kesehatannya yang rendah dan pada kondisi geografis yang sulit,” kata Arum.
Sementara Ketua The Institute For Ecosoc Right, Sri Palupi, di tempat yang sama mengatakan, anggaran untuk akses pelayanan kesehatan dasar di daerah kecil bahkan belum menjadi prioritas hampir di rata-rata kabupaten/kota. Alokasi anggaaran selama ini banyak pada pembangunan infrastruktur dan birokrasi saja, sementara untuk hak dasar masyarakat relatif sangat kecil atau bahkan belum ada.
Menurutnya, berdasarkan riset yang dilakukannya sepanjang 2008, hanya 40 persen pemerintah daerah yang sudah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan pencapaian MDGs. Pemerintah pusat, katanya, harus mengatur secara tegas program-program yang harus dilaksanakan di daerah sesuai dengan basis permasalahan yang ada di daerah tersebut, misalnya dalam mengatasi persoalan gizi.
“Persoalan kesehatan, misalnya dalam pemenuhan gizi, belum menjadi prioritas di daerah. Pemerintah semestinya lebih serius dan fokus pada daerah-daerah yang memerlukan penanganan serius,” kata Palupi.
Ia mengungkapkan, penanganan persoalan kesehatan di daerah belum berbasis pada hak masyarakat, padahal yang sangat diperlukan masyarakat di daerah adalah akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.
“Akses pelayanan kesehatan dasar di daerah lemah, untuk itu, guna meningkatkan komitmen tersebut, basis permasalahan di daerah harus tegas dan jelas diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ada delapan target pencapaian MDGs, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan menurunkan jumlah kematian anak.
Kemudian meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan terakhir mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar