Dibutukan Tenaga Ahli Pemasaran

Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kota Tasikmalaya

Tahapan pemasaran PLPBK merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan perencanaan partisipatif (RPLP dan RTPLP) yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PLPBK. Sasaran yang ingin dicapai dalam proses ini adalah : (1) Terpasarkannya hasil -hasil perencanaan partisipatif kepada stakeholder potensial (pemerintah, lembaga non pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan stakeholder lainnya); (2) Adanya komitmen dan kesepakatan dari stakeholder untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan PLPBK; dan (3) Terdistribusinya dana investasi pembangunan kawasan -kawasan strategis di wilayah Kelurahan dari para stakeholder kepada Tim Pelaksana Pembangunan kawasan PLPBK.

Guna terrealisasinya perencanaan partisifatif tersebut. Kami membutuhkan Tenaga Ahli Pemasaran yang akan mendampingi dalam pelaksanaan perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, dengan kriteria sebagai berikut :

P e r s y a r a t a n 

1. Sarjana (S1), telah lulus minimal >5 Tahun
2. Berpengalaman minimal >2 Tahun dalam bidang pemasaran pengembangan kawasan perumahan, Kawasan Sentra produksi (pertanian, perkebunan dll)
3. Berpengalaman minimal >1 Tahun dalam menggalang kemitraan (Pemerintah, swasta dan Masyarakat) dalam pembangunan kawasan permukiman
4. Memiliki kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang baik
5. Memiliki kreatifitas dan inovasi dibidang pemasaran
6. Berpenampilan menarik
7. Bersedia ditempatkan dan bertugas diwilayah Kelurahan Nagarasari dan Setiawargi

Surat Lamaran, CV (Curicullum Vitae), Pas foto 4x6, Copy KTP, Copy Ijazah dan Transkip Nilai yang sudah terlegalisir oleh instansi yang terkait. 

Bagi yang berminat dalam kegiatan pendampingan masyarakat dan memenuhi kriteria tersebut diatas, 

Silahkan Mendaftarkan diri Ke : 

  

Via Pos

Lamaran ditujukan kepada: "Tim Seleksi TAPP PLP-BK Kota Tasikmalaya" dengan alamat:

“BKM Nagarasari” Kantor Kelurahan Nagarasari Jl. Cigeureung No.  20 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Propinsi Jawabarat

Via e-mail

nd_tasik@yahoo.co.id

  

Tutup : 27 Nopember 2010 (sudah diterima panitia)

Daftar Nama TAPP Kota Tasikmalaya Yang Lulus dan Berhak Mengikuti Pelatihan

DAFTAR NAMA TAPP  KOTA KOTA TASIKMALAYA  

YANG LULUS DAN BERHAK MENGIKUTI PELATIHAN 

DI BANDUNG TANGGAL 07 s.d 14 Juni 2010  

No	Nama	Jenis        Kelamin	Pendidikan               Terakhir	Lokasi            dampingan	Ket.

1	Teddy Andiyana	Laki-laki	S1-Planologi	Kelurahan Nagarasari

2	Nurdiana	Laki-laki	S1-Teknik	Kelurahan Setiawargi

Dibutukan Tenaga Ahli Perencenaan Partisipatif

Guna tertatanya lingkungan yang baik asri dan berjati diri perlu dukungan dan bantuan para tenaga ahli yang mampu mengkoordinir seluruh tahapan perencanaan secara partisipatif. Kami membutuhkan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif yang akan mendampingi dalam pelaksanaan perencanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas, dengan
      

P e r s y a r a t a n

1. Sarjana S1/S2 Arsitektur/Planologi, telah lulus minimal > 3 Tahun
2. Berpengalaman minimal >3 tahun dalam proyek perencanaan permukiman kota atau perencanaan tata ruang kota atau RTBL
3. Memiliki pengalaman proyek perencanaan/perancangan (pembangunan kawasan) dengan pendekatan partisipatif > 1 tahun
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi
5. Memiliki kreatifitas dan inovasi dibidang perencanaan pembangunan permukiman
6. Bersedia ditempatkan dan bertugas dilokasi proyek (Kelurahan)
7. Memiliki kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang baik

          Surat Lamaran, CV (Curicullum Vitae), Pas foto 4x6, Copy KTP, Copy Ijazah dan Transkip Nilai yang sudah terlegalisir oleh instansi yang terkait. 

Bagi yang berminat dalam kegiatan pendampingan masyarakat dan memenuhi kriteria tersebut diatas, Silahkan Mendaftarkan diri Ke :   

Via Pos

   

Lamaran ditujukan kepada: "Tim Seleksi TAPP PLP-BK Kota Tasikmalaya" dengan alamat:

“BKM Nagarasari” Kantor Kelurahan Nagarasari Jl. Cigeureung No.  20 Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Propinsi Jawabarat

Via e-mail  
 

nd_tasik@yahoo.co.id   

Tutup : 27 Mei 2010 (sudah diterima panitia)

Komitmen Pemda dalam Pencapaian MDGs Dinilai Rendah

Millenium Development Goals (MDGs) tenggat waktu pencapaiannya tidak lama lagi. Pada tahun 2015, diharapkan delapan MDGs bisa tercapai dengan baik. Sebagaimana telah kita ketahui, kedelapan tujuan pembangunan millenium tersebut adalah: memberantas kemiskinan dan pemberdayaan perempuan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendukung kesetaraan gender dan memberdayakannya, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, dan mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.

Namun, ada sedikit keraguan bila melihat realitas yang ada. Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan target Millenium Develpoment Goals (MDGs) dinilai masih rendah, sehingga indikatornya sulit tercapai. Kenyataan itu terlihat dari masih minimnya alokasi anggaran daerah untuk meningkatkan pembangunan kesehatan

“Sasaran MDGs 2015 sulit dicapai jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah. Baru sebagian kecil daerah yang mau mengalokasikan APBD nya untuk pembangunan kesehatan,” kata Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Arum Atmawikarta, pada acara Orientasi Tujuan Pembangunan MDGs bagi wartawan di Hotel Santika Jakarta, Kamis (25/3).

Ia menjelaskan, kesehatan merupakan jantungnya pencapaian MDGs, karena lima dari delapan tujuan MDGs ada pada bidang kesehatan. Selain itu, tujuan MDGs kesehatan juga berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan dan kemitraan.

Menurutnya, program yang terkait dengan MDGs dapat terlaksana dengan baik jika ada program yang terdokumentasi pada perencanaan dan anggaran daerah, sehingga mudah dalam menjalankan program-programnya, misalnya isu-isu kesehatan diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan bentuk kegiatan dan indikator yang jelas.

“Sasaran dalam strategi percepatan pencapaian MDGs kesehatan difokuskan pada balita, ibu hamil dan penduduk dengan akses pelayanan kesehatannya yang rendah dan pada kondisi geografis yang sulit,” kata Arum.

Sementara Ketua The Institute For Ecosoc Right, Sri Palupi, di tempat yang sama mengatakan, anggaran untuk akses pelayanan kesehatan dasar di daerah kecil bahkan belum menjadi prioritas hampir di rata-rata kabupaten/kota. Alokasi anggaaran selama ini banyak pada pembangunan infrastruktur dan birokrasi saja, sementara untuk hak dasar masyarakat relatif sangat kecil atau bahkan belum ada.

Menurutnya, berdasarkan riset yang dilakukannya sepanjang 2008, hanya 40 persen pemerintah daerah yang sudah membuktikan komitmennya untuk mewujudkan pencapaian MDGs. Pemerintah pusat, katanya, harus mengatur secara tegas program-program yang harus dilaksanakan di daerah sesuai dengan basis permasalahan yang ada di daerah tersebut, misalnya dalam mengatasi persoalan gizi.

“Persoalan kesehatan, misalnya dalam pemenuhan gizi, belum menjadi prioritas di daerah. Pemerintah semestinya lebih serius dan fokus pada daerah-daerah yang memerlukan penanganan serius,” kata Palupi.

Ia mengungkapkan, penanganan persoalan kesehatan di daerah belum berbasis pada hak masyarakat, padahal yang sangat diperlukan masyarakat di daerah adalah akses terhadap pelayanan kesehatan dasar.

“Akses pelayanan kesehatan dasar di daerah lemah, untuk itu, guna meningkatkan komitmen tersebut, basis permasalahan di daerah harus tegas dan jelas diatur oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, ada delapan target pencapaian MDGs, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan menurunkan jumlah kematian anak.

Kemudian meningkatkan kesehatan ibu, mengendalikan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan hidup, dan terakhir mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.

Perlu Komitmen Pemda untuk Jalankan PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang berawal dari Program Pengembangan Kecamatan ini (PPK) dilaksanakan di kecamatan-kecamatan di Indonesia yang tersebar di 465 Kabupaten/Kota. Namun, dari total kabupaten tersebut ternyata tidak semuanya menjalankan PNPM Mandiri ini.

Komitmen dan dukungan pemerintah daerah memang diperlukan untuk pendanaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri. Salah satunya adalah dengan penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB) yang ditujukan untuk dua program utama PNPM Mandiri, yaitu PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Perkotaan.

Begitulah penuturan PNPM Support Facility, Citra I. Lestari seusai jumpa pers di Kantor Menkokesra, Senin (8/3/2010). Jumpa pers ini dihadiri juga oleh Direktur Sustainable Livelihood Project Adiya Khashtsetseg, Utusan World Bank China and Mongolia Andrew Goodland dan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat.

Dari keseluruhan kabupaten yang seharusnya menyediakan DDUB, ada 25 Kabupaten/Kota yang malah tidak menyediakan DDUB 2009. Total DDUB yang tidak disediakan oleh 25 kabupaten/kota tersebut mencapai Rp 108,358 miliar. "Banyak alasan kabupaten tidak menyediakan DDUB. Ada yang alasannya memang tidak dimasukkan ke APBD atau ada yang digunakan untuk pilkada." ungkap Sujana Royat.

Penerima PNPM Mandiri Menurun

Sementara itu, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, mengatakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 direncanakan akan dilakukan lagi pada tahun 2010. Hanya saja dalam rencana pelaksanaan PNPM Mandiri 2010 terdapat penurunan jumlah kecamatan sasaran PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009, jumlah penerima PNPM Mandiri mencapai 6.408 kecamatan tetapi pada tahun ini jumlah penerima PNPM Mandiri menyusut menjadi 6.321 kecamatan. Pengurangan jumlah kecamatan ini disebabkan kecamatan-kecamatan tersebut sudah menerima PNPM Mandiri selama 3 tahun berturut-turut sehingga aset yang ada di masyarakat sudah cukup besar untuk dimanfaatkan.

Namun, kecamatan tersebut tetap didampingi dengan penyediaan bantuan teknis yang diperlukan sehingga proses pemberdayaannya tetap berlanjut. Dana yang akan dikeluarkan untuk PNPM 2010 ini diasumsikan akan mencapai Rp 16 triliun. Dana ini tentu saja mendapat sokongan dari Bank Dunia yang menilai PNPM Mandiri ini cukup berhasil.

Semua kegiatan PNPM Mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. PNPM Mandiri sendiri diakui oleh ASEAN sebagai pola pembangunan yang berbasiskan masyarakat. "Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat harus terlibat di dalamnya. Tidak boleh memakai jasa kontraktor dalam prosesnya," ujar Sujana Royat.

Pelaksanaan PNPM Mandiri 2010 ini merupakan lanjutan dari seluruh program PNPM Mandiri 2009. Namun, PNPM Mandiri kali ini akan menambah satu program yaitu PNPM Perumahan dan Permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat.

Lokakarya Tingka Kota

Lokakarya Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas Kota Tasikmalaya

Lokakarya Neighbourhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Tasikmalaya dilaksanakan pada tanggal 11 Mai 2010 bertempat di Hotel Mangkubumi, yang dibuka langsung oleh Bapak Wakil Walikota Tasikmalaya Bapak Ir. H. Dede Sudrajat, M.P.

Dihadiri 64 orang peserta yang terdiri dari Unsur DPRD, Dinas, SATKER, seluruh SKPD Kota, Camat, PJOK, Kepala Desa, Forum  Kota, Forum BKM, BKM dan masyarakat peduli lainya.

Dalam kesempatan tersebut dalam sambutan Bapak Wakil Walikota menyampaikan rasa bangga dan syukur karena untuk wilayah Kota Tasikmalaya yang pertama kali mendapatkan program ND/PLP-BK adalah Kota Tasikmalaya yang mendapat 2 kelurahan, untuk Bapak Wakil Walikota sangat mengharapan progama ini dapat berjalan dengan sukses, sehingga besarharapnnya Kelurahan yang lainya juga mendapatkan kesempatan dalam mendapatkan program ND/PLP-BK.

Kemudian Wakil walikota juga berpesan kepada BKM dan Kelurahan bahwa dana ND/PLP-BK ini bukan merupakan reward atau penghargaan bagi Kelurahan tapi ini merupakan cobaan, karena semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menguncang. BKM dan masyarakat Kelurahan diharapkan sangat berhati-hati dalam penggunaan dana, yang pada akhirnya nanti pertanggung jawabanya akan di audit baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Setelah acara yang dibuka oleh Wakil Walikota selesai, acara dilanjutkan dengan paparan materi tentang Perencanaan Pembangunan kota Tasikmalaya tahun 2010 yang di bawakan langsung oleh Wakil walikota Tasikmalaya, Perkembangan Pelaksanaan PNPM MP di Kota Tasikmalaya sampai 31 Desember 2009 oleh Kadis Linsos dan paparan tentang PLP-BK oleh Korkot Advanced, dilanjutkan pada diskusi panel yang dimoderatori oleh Korkot Advanced dan kepala Dinas Dinson Kota Tasikmalay, sekaligus pembentukan Tim Teknis Pemda.

Lokakarya Neighbourhood Development (ND) atau Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Tingkat Kota Tasikmalaya ini berakhir pada pukul 15.00 WIB yang ditutup langsung oleh Wakil walikota Tasikmalaya yang menghadiri acara sampai akhir.